Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Mukadimah
Bahwa pesatnya perkembangan agribisnis perunggasan dengan berbagai tantangan yang dihadapinya dalam iklim pembangunan nasional dan untuk membangun dunia perunggasan yang maju, tangguh dan efisien, yang dapat diandalkan untuk menyediakan protein hewani, meningkatkan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan ketahanan pangan nasional dipandang perlu adanya suatu wadah yang berperan menghimpun dan menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat perunggasan.

Bahwa stabilitas dan pengembangan pasar komiditi hasil perunggasan perlu terus diupayakan, sebagai prasyarat terciptanya agribisnis perunggasan yang maju, tangguh dan efisien.

Bahwa kepedulian terhadap pembangunan perunggasan inilah yang mendorong perorangan, koperasi dan perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran, pemotongan, pengolahan hasil unggas, sepakat membentuk organisasi yang bernama Pusat Informasi Pemasaran Hasil Unggas dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Anggaran Dasar

BAB I
Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

Pasal 1
Nama
Organisasi ini merupakan asosiasi peternak yang bernama Pusat Informasi Pemasaran Hasil Unggas yang selanjutnya disingkat Pinsar Unggas.

Pasal 2
Waktu
Pinsar Unggas ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1990 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
Tempat Kedudukan
Pinsar Unggas ditingkat nasional berkedudukan di ibukota RI dengan wilayah kegiatan seluruh Republik Indonesia.

BAB II
Asas dan Tujuan

Pasal 4
Asas
Pinsar Unggas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 5
Tujuan
Tujuan Pinsar Unggas adalah terciptanya stabilitas dan pengembangan pasar produk hasil unggas nasional.

BAB III
Sifat dan Fungsi

Pasal 6
Sifat
Pinsar Unggas adalah organisasi yang bersifat kemasyarakatan di bidang perunggasan yang memberi informasi tentang produksi, pemasaran, pemotongan dan pengolahan hasil unggas.

Pasal 7
Fungsi
Pinsar Unggas ini berfungsi sebagai:

  1. Wadah penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota.
  2. Wadah pembina dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.
  3. Wadah berperan serta dalam usaha mensukseskan Pembangunan Nasional.
  4. Sarana penyalur aspirasi dan sarana komunikasi antar anggota dan atau antar organisasi kemasyarakatan dan atau instasi pemerintah dan atau lembaga perwakilan rakyat.

BAB IV
Usaha

Pasal 8
Usaha

  1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi pasar yang bermanfaat bagi kepentingan anggota dan masyarakat.
  2. Memperjuangkan kepentingan anggota baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun forum lainnya.
  3. Membina kerjasama yang baik dengan berbagai organisasi dan asosiasi.
  4. Melakukan usaha-usaha lain yang tidak berkepentingan dengan AD/ART untuk kepentingan anggota.

BAB V
Keanggotaan

Pasal 9
Keanggotaan

  1. Keanggotaan Pinsar Unggas adalah perorangan, koperasi dan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, pemotongan, pengolahan, dan pemasaran hasil unggas serta pengguna hasil unggas sebagai bahan baku.
  2. Perorangan yang berminat memberikan sumbangsih bagi kemajuan Pinsar Unggas.
  3. Ketentuan lain yang menyangkut keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
Kekuasaan

Pasal 10
Kekuasaan

  1. Kekuasaan tertinggi dalam Pinsar Unggas Nasional berada pada Musyawarah Nasional (Munas).
  2. Munas diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun.
  3. Munas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah untusan Pinsar Unggas Wilayah dan Pinsar Unggas Daerah.
  4. Tugas Munas adalah memilih dan menetapkan Pengurus Pinsar Unggas Nasional, memperbaiki dan atau menyempurnakan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, membuat dan mensahkan Program Kerja serta membahas dan mensahkan pertanggungjawaban Pengurus Pinsar Unggas Nasional.
  5. Munas Luar Biasa dilaksanakan apabila diminta oleh 2/3 jumlah Pinsar Unggas Wilayah dan Pinsar Unggas Daerah.
  6. Ketentuan lain mengenai kekuasaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
Kepengurusan

Pasal 11
Kepengurusan

  1. Organisasi Pinsar Unggas ditingkat pusat terdiri dari dua unsur yaitu ; Dewan Penasihat dan Pimpinan Harian, sedang di tingkat wilayah dan daerah hanya terdiri dari Pimpinan Harian.
  2. Anggota Pimpinan Harian merupakan pengurus harian organisasi Pinsar Unggas Nasional.
  3. Masa kepengurusan ketua umum pinsar maksimal 2 periode berturut-turut.

Pasal 12

  1. Pinsar Unggas di tingkat nasional dipimpin oleh Pengurus Pinsar Unggas Nasional, yang selanjutnya disebut Pinsar Unggas Nasional.
  2. Pinsar Unggas di tingkat propinsi dipimpin oleh Perwakilan Pinsar Unggas Wilayah, yang selanjutnya disebut Pinsar Unggas Wilayah.
  3. Pinsar Unggas di tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Perwakilan Pinsar Unggas Daerah, yang selanjutnya disebut Pinsar Unggas Daerah.
  4. Ketentuan lain tentang kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
Keuangan

Pasal 13
Keuangan

  1. Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota dan dari sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah.
  2. Besar uang pangkal dan uang iuran serta cara penarikannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
Pembubaran Organisasi

Pasal 14
Pembubaran Organisasi

  1. Pembubaran organisasi dapat dilakukan dalam suatu Munas yang diadakan khusus untuk itu, atas usul tertulis beserta alasan-alasan dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah wilayah dan daerah yang ditujukan kepada pengurus Pinsar Unggas Nasional.
  2. Keputusan Pembubaran sah apabila didukung paling sedikit 2/3 dari jumlah utusan yang dihadir dalam Munas tersebut.
  3. Dalam hal pembubaran organisasi, kekayaan akan dihibahkan kepada Badan/Lembaga Sosial.

BAB X
Penutup

Pasal 14
Penutup

  1. Anggaran Dasar ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pinsar Unggas.
  2. Hal-hal yang belum diterapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi.
  3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Anggaran Rumah Tangga

BAB I
Keanggotaan

Pasal 1
Yang dapat diterima menjadi anggota Pinsar Unggas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Masih aktif melakukan usaha baik dalam bentuk perorangan, koperasi maupun perusahaan.
  2. Perorangan yang menyumbangkan tenaganya untuk kemajuan organisasi.
  3. Sanggup aktif dan membantu kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh organisasi.
  4. Menyatakan diri untuk menjadi anggota Pinsar Unggas Nasional melalui perangkat organisasi yang terdekat.

Pasal 2
Kewajiban Anggota
Anggota Pinsar Unggas berkewajiban:

  1. Menjaga nama baik organisasi.
  2. Melaksanakan dan atau mentaati semua keputusan musyawarah dan keputusan organisasi.
  3. Menghadiri rapat pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
  4. Membayar iuran.

Pasal 3
Hak Anggota
Anggota Pinsar Unggas berhak:

  1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
  2. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul serta saran-saran.
  3. Memilih dan dipilih.

Pasal 4
Anggota Berhenti
Anggota Pinsar Unggas Nasional dianggap berhenti apabila:

  1. Meninggal dunia.
  2. Atas permintaan sendiri.

BAB II
Kekuasaan

Pasal 5

  1. Kekuasaan tertinggi dalam Pinsar Unggas Nasional berada dalam Munas.
  2. Tugas-tugas dan wewenang munas adalah:
    1. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
    2. Menetapkan program umum organisasi.
    3. Memilih dan menetapkan pengurus Pinsar Unggas Nasional.
    4. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi.
    5. Diadakan 5 tahun sekali.
  3. Peserta Musyawarah Nasional.
    1. Musyawarah nasional (Munas) dihadiri oleh utusan-utusan dari pengurus Pinsar Unggas Nasional, perwakilan Pinsar Unggas Wilayah dan perwakilan Pinsar Unggas Daerah.
    2. Masing-masing utusan terdiri dari minimal 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) orang peserta.

BAB III
Wewenang

Pasal 6
Dewan Penasehat

  1. Anggota Dewan Penasehat terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh anggota Pimpinan Harian organisasi atas pertimbangan atau dianggap mampu oleh anggota Pimpinan Harian untuk melindungi dan mendorong kegiatan Pinsar Unggas Nasional.
  2. Anggota Dewan Penasehat tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan Pinsar Unggas Nasional.

Pasal 7
Pimpinan Harian

  1. Pimpinan Harian Pinsar Unggas Nasional minimal terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan seorang bendahara, sedangkan Perwakilan Pinsar Wilayah dan Perwakilan Pinsar Daerah masing-masing terdiri dari seorang ketua, dan sekretaris.
  2. Jumlah personalia kepengurusan pada masing-masing tingkat kepengurusan tergantung dari kebutuhan.
  3. Pengurus dan perwakilan berwenang menentukan kebijakan dan berkewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan program umum organisasi.
    1. Perwakilan Pinsar Unggas Wilayah diangkat dan ditetapkan oleh Pengurus Pinsar Unggas Nasional.
    2. Masa kepengurusan Perwakilan Pinsar Unggas Wilayah adalah 5 tahun.
    1. Perwakilan Pinsar Unggas Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Pengurus Pinsar Unggas Nasional atas usul dan rekomendasi dari Perwakilan Pinsar Unggas Wilayah.
    2. Masa kepengurusan Perwakilan Pinsar Unggas Daerah adalah 5 tahun.

BAB IV
Keuangan

Pasal 8

  1. Iuran anggota akan ditentukan dalam keputusan organisasi.
  2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi wajib dipertanggungjawaban oleh pengurus.

BAB V
Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 9
Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam Musyawarah dan atau Rapat Kerja Nasional

BAB VI
Penutup

Pasal 10

  1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh Pengurus Pinsar Unggas Nasional.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

User login

2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Syndicate

Syndicate content